PromediaNusantara.com, Jakarta — Gubernur Jambi Al Haris, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), ikut dalam rombongan 17 gubernur yang mendatangi Kementerian Keuangan RI di Jakarta. Kedatangan para kepala daerah ini untuk menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.

Al Haris menilai kebijakan pemotongan ini sangat membebani daerah, terutama provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai program pembangunan, layanan publik, hingga pembayaran gaji aparatur.

“Kalau TKD dipotong, otomatis banyak program daerah akan terganggu. Kita juga akan kesulitan membayar gaji PPPK dan menjaga layanan dasar kepada masyarakat,” ujar Al Haris usai pertemuan, Selasa (7/10).

HUT Kabupaten Muaro Jambi Bupati dan Wabup Menyambut Tamu Undangan Yang Hadir

Ia juga menyoroti mekanisme pencairan dana dari pusat yang dianggap belum fleksibel dan sering tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemotongan TKD dan membuka ruang dialog lanjutan dengan para gubernur.

Protes Kompak dari Berbagai Provinsi

Selain Jambi, sejumlah gubernur lain juga menyampaikan keluhan serupa. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Sherly Laos) mengungkap bahwa pemotongan di wilayahnya sangat signifikan. Dari alokasi awal sekitar Rp10 triliun, turun menjadi hanya Rp6,7 triliun. “Potongan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH). Ini sangat memberatkan,” ujarnya.

Wawako Azhar Jengkuk Zaki Korban Pengeroyokan Asal Kecamatan Hamparan Rawang 

Sherly menyebut rata-rata provinsi mengalami pemangkasan 20–30 persen, sedangkan beberapa kabupaten bahkan dipotong lebih ekstrem hingga 60–70 persen. Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) juga menyuarakan keberatan. Ia menyebut dana Aceh dipotong sekitar 25 persen. “Kalau semua gubernur diam, beban ini makin berat. Kita harus bersuara,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkap persoalan praktis yang dihadapi daerah. “Bagaimana kami bisa membayar gaji ribuan PPPK jika TKD dipotong? Ini masalah serius,” katanya dalam forum tersebut.

Minta Pemerintah Pusat Dengarkan Suara Daerah

Para gubernur sepakat bahwa kebijakan pemotongan TKD perlu ditinjau ulang secara menyeluruh. Mereka mendorong adanya mekanisme pembahasan terbuka antara pusat dan daerah agar keputusan fiskal tidak hanya sepihak.

“Daerah tidak menolak efisiensi, tapi jangan sampai kebijakan ini justru melumpuhkan roda pemerintahan di daerah,” tegas Al Haris.

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyuarakan aspirasi fiskal mereka, menjelang finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. (*)