JAMBI,promedianusantara.com – Persoalan batubara di Jambi memasuki fase kritis. Dalam pertemuan antara Pemuda Pancasila Provinsi Jambi dan DPRD Provinsi Jambi Komisi III, terungkap gambaran yang lebih dari sekadar kemacetan truk tambang: ada dugaan tekanan terhadap investor, konflik kepentingan, hingga tragedi keselamatan publik yang belum tertangani serius.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Jambi, Adri, menyampaikan kritik keras terhadap situasi investasi di daerah. Ia menilai Jambi sedang menghadapi fenomena “invisible barrier”  hambatan tak kasatmata yang membuat investor memilih mundur.

Banyak yang ingin masuk, tetapi selalu ada oknum yang menghalangi. Jika ini dibiarkan, Jambi bukan hanya kehilangan investasi, tapi juga reputasi,” tegasnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan batubara di Jambi tak lagi sebatas teknis transportasi, melainkan menyentuh tata kelola ekonomi dan kepastian hukum.
Jalan Negara Macet, Nyawa Rakyat Terancam
Masalah paling nyata tetap pada jalur angkutan batubara yang masih bercampur dengan jalan umum. Kemacetan panjang menjadi pemandangan rutin, sementara kecelakaan lalu lintas terus terjadi.

Pemuda Pancasila menyebut korban kecelakaan akibat angkutan batubara telah mencapai angka yang mengkhawatirkan, menandakan kegagalan sistemik dalam pengawasan dan regulasi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin sektor yang menyumbang ekonomi besar justru menjadi ancaman keselamatan publik?

Investor Ditakuti, Daerah Terancam Stagnasi
Pengurus organisasi, Ritas, menambahkan bahwa ada laporan investor yang batal masuk karena tekanan dari pihak tertentu.

Kalau investor terus ditakut-takuti, Jambi bisa kehilangan peluang pertumbuhan. Kita tidak ingin daerah ini tertinggal karena permainan segelintir orang,” ujarnya.

Isu ini menyinggung persoalan klasik di daerah kaya sumber daya: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari lambannya investasi?

Jalan Khusus Batubara: Solusi yang Tersandera Lahan

Pemerintah daerah sebenarnya telah mendorong pembangunan jalan khusus batubara sebagai solusi permanen. Asisten pemerintah, Samsul Rijal, mengungkapkan tiga perusahaan telah menyatakan komitmen membangun jalur tersebut.
Namun proyek strategis ini masih terhenti pada satu persoalan lama: pembebasan lahan.

Dukungan pemerintah provinsi jelas. Kendala utamanya tinggal penyelesaian lahan,” jelasnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi teknis sudah tersedia, tetapi keberanian politik dan ketegasan eksekusi masih menjadi tanda tanya.

Masyarakat Terbelah, Negara Harus Memutuskan

Di akar rumput, sikap masyarakat terpecah. Sebagian mendukung karena jalan khusus diyakini akan mengurangi kecelakaan dan membuka ekonomi. Sebagian lain menolak karena khawatir dampak lingkungan dan konflik lahan.

Namun dalam situasi seperti ini, negara dituntut tidak sekadar menjadi mediator, melainkan pengambil keputusan.
Pertemuan tersebut mengirim pesan kuat: tanpa langkah tegas pemerintah, persoalan batubara Jambi berpotensi berubah dari masalah transportasi menjadi krisis kepercayaan publik.

Jangan sampai rakyat terus menanggung risiko, sementara keputusan tak kunjung diambil,” tutup Adri.