Jambi, promedianusantara.com – Pemerintah Kota Jambi tancap gas memperkuat kemandirian keuangan daerah. Tak sekadar wacana, langkah konkret ditempuh dengan membangun kemitraan antarkota guna mendorong lompatan besar dalam pengelolaan pajak dan retribusi berbasis digital.

Komitmen tersebut resmi dipatri melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, dan Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, di Balai Kota Malang, Senin (12/01/2026). Kesepakatan ini membuka jalan bagi transformasi sistem pendapatan daerah yang lebih modern, terukur, dan transparan.

Tak menunggu lama, tindak lanjut langsung dilakukan. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi mengikat Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Fokus utamanya adalah pengadopsian dua platform andalan Kota Malang, PERSADA dan VESOP, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja penerimaan pajak.

Kapal & Minyak Iran Dilelang Rp1,17 Triliun di Indonesia, Dunia Soroti Langkah Tegas Pemerintah

Penandatanganan perjanjian teknis itu dilakukan oleh Kepala BPPRD Kota Jambi Dr. H. Ardi, SP, M.Si, bersama Kepala Bapenda Kota Malang Moh. Sulthon, S.Sos, M.M.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan, keputusan memilih Kota Malang sebagai mitra bukan tanpa alasan. Kedua daerah memiliki struktur ekonomi yang serupa, bertumpu pada perdagangan, jasa, perhotelan, dan kuliner.

“Kesamaan karakter ini memudahkan adaptasi sistem. Melalui PERSADA, kami ingin membangun ekosistem pendapatan yang lebih presisi, terbuka, dan minim celah kebocoran,” tegas Maulana.

SKK Migas Perkuat Tata Kelola Hulu Migas, Lima Amandemen PJBG Terproses Resmi Diteken

Ia menyebut integrasi teknologi akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak, sekaligus memperkuat kontrol pemerintah terhadap potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.

Transformasi digital ini diyakini menjadi titik balik peningkatan kualitas tata kelola keuangan di Kota Jambi. Sistem manual perlahan ditinggalkan, diganti mekanisme elektronik yang cepat, akurat, dan akuntabel.

Tak hanya urusan fiskal, pertemuan dua kota ini juga membuka ruang kolaborasi sosial. Pemkot Jambi menjajaki pertukaran gagasan terkait program pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan program Kampung Bahagia, yang akan disempurnakan melalui inspirasi praktik baik dari Kota Malang.

“Kami tidak hanya belajar soal pajak, tetapi juga inovasi sosial. Banyak ide yang bisa diadopsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga,” tambah Maulana.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Jambi Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG, beserta jajaran kepala OPD terkait, menegaskan keseriusan pemerintah kota dalam menjalankan reformasi birokrasi berbasis inovasi.

Kerja sama Jambi–Malang kini menjadi simbol arah baru pengelolaan pemerintahan yang adaptif terhadap teknologi. Dengan fondasi kolaborasi dan digitalisasi, Pemkot Jambi menatap target besar: menghadirkan layanan publik yang lebih profesional serta memastikan setiap rupiah pendapatan daerah benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami sederhana: pendapatan meningkat, pelayanan membaik, dan manfaatnya langsung dirasakan warga,” tutup Maulana