JAMBI,promedianusantara.com – Pemerintah Kota Jambi kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M menyalurkan bantuan melalui program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada puluhan ribu warga di Kota Jambi.

Penyaluran tersebut dipusatkan di Kantor Camat Alam Barajo, Rabu (11/3/2026).
Program ini bahkan mencatatkan capaian istimewa karena menjadi daerah pertama sekaligus tercepat di Indonesia dalam merealisasikan penyaluran bantuan pangan nasional tahun ini.

Dalam skema bantuan tersebut, setiap keluarga penerima memperoleh 20 kilogram beras dari Bulog serta 4 liter minyak goreng kemasan Minyak Kita.

Secara keseluruhan, bantuan tersebut menjangkau 50.213 keluarga penerima bantuan pangan (KPB) di Kota Jambi dengan total distribusi mencapai 1.004.260 kilogram beras dan 200.852 liter minyak goreng.
Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat.

“Jika kebutuhan pangan tidak terpenuhi secara layak dan terjangkau, maka dampaknya akan merembet ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga produktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, pemerintah kota telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar proses distribusi bantuan dipercepat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya sebelum Idul Fitri.

“Saya sudah meminta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan bantuan ini tersalurkan sebelum Idul Fitri. Alam Barajo menjadi lokasi pertama, sehingga warga bisa mengalihkan pengeluaran tersebut untuk kebutuhan lain,” jelasnya.

Maulana mengungkapkan bahwa sekitar 20 persen warga Kota Jambi menjadi penerima bantuan tersebut. Dengan bantuan ini, masyarakat diperkirakan tidak perlu lagi membeli beras dan minyak goreng selama beberapa waktu menjelang Lebaran.

Ia juga memaparkan bahwa selama bulan Ramadan hingga menjelang Idul Fitri, Pemkot Jambi telah menggulirkan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat.

“Total sekitar 80 ribu paket sembako telah kita distribusikan. Jika digabung dengan bantuan pangan dari pemerintah pusat, maka jumlahnya mencapai sekitar 130 ribu paket. Artinya lebih dari 50 persen warga Kota Jambi, atau sekitar 55 persen, tidak perlu lagi membeli beras menjelang Idul Fitri,” ungkapnya.

Selain memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu, Maulana juga mengingatkan jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan agar tetap siaga selama masa libur Lebaran.

Ia menegaskan bahwa camat harus tetap berada di wilayahnya mulai H-3 Idul Fitri, guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Camat wajib standby di wilayahnya, tidak mematikan telepon genggam dan tidak meninggalkan wilayah terlalu jauh menjelang Idul Fitri,” tegasnya.

Maulana juga mengimbau masyarakat yang berencana mudik agar memastikan keamanan rumah yang ditinggalkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog serta seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas pangan di Kota Jambi.

“Kami berterima kasih kepada Bulog dan seluruh pihak yang telah berperan aktif sehingga distribusi bantuan pangan ini dapat berjalan lancar dan terkontrol,” pungkasnya.
Sementara itu, perwakilan Perum Bulog Wilayah Jambi, Ahmad Muzajjad Faqihudin, mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan pangan di Kota Jambi saat ini menjadi yang tertinggi secara nasional dalam tahap awal distribusi.

Berdasarkan data dashboard penyaluran bantuan pangan nasional, Provinsi Jambi berada di posisi pertama dalam percepatan distribusi bantuan, diikuti oleh Bali di posisi kedua dan Jawa Timur di posisi ketiga.

“Persentase penyaluran Jambi sekitar 2 persen, Bali 0,9 persen, dan Jawa Timur 0,2 persen. Ini menunjukkan bahwa Jambi menjadi daerah tercepat dalam pelaksanaan program bantuan pangan nasional,” jelasnya.

Ia menambahkan, percepatan distribusi tersebut juga memiliki dampak langsung terhadap stabilitas harga bahan pokok di pasaran.

“Ketika masyarakat sudah menerima beras 20 kilogram dan minyak 4 liter, setidaknya selama dua minggu mereka tidak perlu membeli kebutuhan tersebut di pasar. Hal ini secara tidak langsung membantu menjaga stabilitas harga pangan,” tutupnya.