JAMBI, promedianusantara.com – Insiden gangguan sistem digital yang sempat memengaruhi sejumlah rekening nasabah di Bank Jambi beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Meski demikian, pengamat kebijakan publik Martayadi Tajuddin mengimbau masyarakat agar melihat persoalan tersebut secara jernih dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan di tengah beredarnya berbagai informasi yang belum tentu akurat.

Martayadi menilai langkah cepat Bank Jambi dalam memulihkan dana nasabah yang terdampak dalam hitungan hari merupakan sinyal kuat bahwa manajemen bank daerah tersebut memiliki komitmen serius dalam menjaga integritas lembaga dan kepercayaan masyarakat.

“Kecepatan pengembalian dana nasabah menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan dan mitigasi risiko di internal bank berjalan. Ini menandakan kepentingan nasabah tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Pengamat: Layanan Akhir Pekan Bank Jambi Langkah Tepat Jaga Kepercayaan Nasabah

Ia menjelaskan, pada era transformasi digital saat ini, sistem keuangan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Ancaman tidak lagi terbatas pada kejahatan konvensional, melainkan telah berkembang menjadi serangan siber yang kian canggih dan terorganisir.

Menurut Martayadi, kasus gangguan sistem digital bukan hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga pernah dialami berbagai institusi perbankan besar di dunia. Serangan terhadap sistem digital kerap datang dari pihak eksternal yang memiliki kemampuan teknis tinggi untuk mengeksploitasi celah keamanan teknologi.

“Dalam dunia digital modern, hampir tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal dari ancaman siber. Bahkan bank-bank besar di tingkat global pernah menghadapi situasi serupa. Karena itu, tidak tepat jika insiden yang masih dalam tahap penyelidikan langsung dianggap sebagai kesalahan internal,” jelasnya.

Pertamina EP Jambi Rangkul Insan Pers Lewat Buka Puasa Bersama, Perkuat Sinergi Energi dan Informasi

Ia juga menegaskan pentingnya menunggu hasil penyelidikan resmi dari aparat penegak hukum sebelum membangun opini publik yang berpotensi merugikan reputasi lembaga keuangan daerah.

Menurutnya, arus informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu kepanikan masyarakat serta berdampak pada stabilitas kepercayaan terhadap sistem perbankan daerah.

“Di tengah derasnya arus informasi digital, disinformasi dan hoaks bisa menjadi ancaman serius. Jika masyarakat terbawa narasi yang tidak berdasar, yang terdampak bukan hanya institusi perbankan, tetapi juga kepentingan ekonomi daerah secara lebih luas,” pungkasnya.