Jambi,promedianusantara.com – Hari pertama masuk kerja setelah libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah langsung dimanfaatkan Pemerintah Kota Jambi untuk memastikan roda pelayanan publik kembali bergerak optimal. Wali Kota Jambi, Maulana, melakukan inspeksi mendadak (sidak) berbasis daring, Senin (30/3/2026).

Pemantauan dilakukan dari ruang Jambi City Operation Center (JCOC) di Grha Siginjai. Dengan dukungan sistem digital terintegrasi, aktivitas dan kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di berbagai instansi dapat dipantau secara langsung dan real-time tanpa perlu turun ke lapangan.

Dalam sidak tersebut, Maulana didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha serta Sekda A. Ridwan. Mereka mengecek kesiapan layanan di sejumlah sektor vital, mulai dari puskesmas, rumah sakit, sekolah, hingga kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Dengan sistem digital ini, kita bisa mengawasi kehadiran dan kinerja pegawai secara langsung tanpa harus mendatangi satu per satu lokasi,” ujar Maulana.

Tak hanya sebatas memonitor absensi, wali kota juga berinteraksi langsung dengan sejumlah ASN melalui video conference. Dialog tersebut dimanfaatkan untuk mengevaluasi kesiapan pelayanan sekaligus meninjau keberlanjutan program “Kota Jambi Bahagia” pasca libur Lebaran.

Dari hasil pengawasan, tingkat kehadiran ASN tercatat sangat tinggi. Dari total 10.082 pegawai, sebanyak 9.872 orang hadir tepat waktu, atau mencapai 97,92 persen.

Meski demikian, Maulana menegaskan tidak akan mentolerir ketidakhadiran tanpa alasan jelas. ASN yang mangkir akan diminta memberikan penjelasan dan berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan halalbihalal tidak dilakukan saat jam kerja, karena dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Silaturahmi tetap penting, tetapi jangan sampai mengorbankan tugas utama. Manfaatkan waktu di luar jam dinas. Jika dilanggar, tentu ada konsekuensinya,” tegasnya.

Langkah sidak daring ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Jambi dalam menjaga kedisiplinan ASN sekaligus memastikan pelayanan publik tetap prima sejak hari pertama kerja. Pemanfaatan teknologi juga dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan.