JAMBI,promedianusantara.com – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, melontarkan sikap tegas terhadap tawaran penurunan Participating Interest (PI) dari 10 persen menjadi sekitar 4,75 persen oleh PetroChina. Ia menilai skema tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi daerah penghasil.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Rabu (8/4/2026). Hafiz menegaskan, angka PI yang beredar saat ini jauh dari ekspektasi dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

“Kami menolak keras angka 4,75 persen. Harapan kami, porsi daerah setidaknya berada di atas 7 persen,” ujarnya dengan nada tegas.

Sosok Naim SH: Garda Terdepan Aspirasi Rakyat, Dari DPRD Hingga Penguatan PAN Kota Jambi

Menurutnya, jika usulan tersebut tetap dilanjutkan, DPRD tidak akan bersikap pasif. Lembaga legislatif daerah itu siap membawa persoalan ini ke tingkat pusat, termasuk menyuarakan keberatan langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Hafiz menilai, pemangkasan porsi PI tersebut mengabaikan kontribusi daerah sebagai wilayah operasi migas. Ia menyebut kondisi ini sebagai langkah yang tidak proporsional dan tidak berpihak pada daerah.

“Ini sudah berlangsung lama, dan bagi kami tidak masuk akal jika daerah hanya mendapatkan porsi sekecil itu,” tegasnya.

Tak Mangkrak! Gedung KCU Bank Jambi Masih Berproses, Penyedia Jasa Bertanggung Jawab

Politisi dari Partai Amanat Nasional itu juga menyoroti pentingnya peningkatan PI sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Menurutnya, tambahan penerimaan dari sektor ini sangat dibutuhkan untuk menopang berbagai kebutuhan, mulai dari belanja aparatur, sektor pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.

“Ke depan, tekanan anggaran semakin besar. Karena itu, peningkatan pendapatan asli daerah, termasuk dari PI, menjadi sangat krusial,” jelasnya.

DPRD Provinsi Jambi, lanjut Hafiz, akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan hasil yang lebih berpihak kepada daerah. Ia memastikan, lembaganya tidak akan memberikan persetujuan terhadap angka yang dinilai merugikan masyarakat.

“Kami tetap pada posisi menolak jika PI berada di angka 4,75 persen,” pungkasnya.