KOTA JAMBI,promedianusantara.com – Komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat kembali mendapat perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi yang membahas hasil rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Swarna Bumi Gedung DPRD Kota Jambi, Senin (20/04/2026), dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M. bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A. serta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Jambi, Forkopimda, instansi vertikal, dan jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir didampingi unsur pimpinan DPRD lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan oleh seluruh Pansus DPRD. Menurutnya, rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan arah pembangunan Kota Jambi ke depan.

“Alhamdulillah, rekomendasi yang disampaikan Pansus sangat baik dan menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset daerah, tata kelola persampahan, hingga penguatan keamanan melalui pemasangan CCTV. Semua itu memang menjadi prioritas yang terus kami kerjakan secara berkelanjutan,” ujar Maulana.

Ia menegaskan, berbagai rekomendasi yang diberikan DPRD sejatinya sejalan dengan visi pembangunan Kota Jambi yang saat ini diwujudkan melalui Program Kampung Bahagia, sebuah program unggulan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat hingga ke tingkat lingkungan.

Menurut Maulana, pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pembentukan sistem pelayanan yang kuat serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembangunan kota.

“Saat ini Pemerintah Kota Jambi sedang membangun sistem yang lebih baik sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya yakin jika pemerintah, DPRD, dan masyarakat bergerak bersama dalam satu tujuan, maka berbagai persoalan yang ada dapat kita selesaikan secara bertahap,” katanya.

Rapat Paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Berbagai rekomendasi yang lahir dari pembahasan LKPJ Tahun 2025 diharapkan mampu menjadi pendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan dukungan DPRD serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Kota Jambi optimistis berbagai program prioritas dapat berjalan maksimal, mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, penataan lingkungan, hingga mewujudkan visi besar “Kota Jambi Bahagia” yang maju, bersih, aman, dan berdaya saing.

“Rekomendasi DPRD bukan sekadar catatan evaluasi, melainkan kompas pembangunan yang akan memperkuat langkah Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” tutup Maulana.