Jambi,promedianusantara.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Provinsi Jambi, David Chandra Harwindo, angkat bicara terkait maraknya penangkapan penambang rakyat di sejumlah wilayah, khususnya di Kabupaten Merangin. Ia menilai fenomena ini menjadi “alarm keras” bagi semua pihak untuk melihat persoalan tambang rakyat secara lebih menyeluruh dan berkeadilan.

Menurut David, aktivitas tambang rakyat bukanlah hal baru. Sejak dulu, masyarakat di daerah kaya sumber daya alam telah menggantungkan hidup dari sektor ini. Namun ironisnya, hingga kini banyak yang masih berstatus ilegal akibat belum adanya kepastian regulasi yang berpihak pada rakyat kecil.

“Ini bukan sekadar soal hukum, tapi soal perut masyarakat. Kita tidak bisa menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi warga,” tegasnya.

Kepala SMAN 6 Tebo Ukir Prestasi Nasional, Satu-Satunya di Jambi Raih Penghargaan Kementerian

Potensi Besar yang Terabaikan

David menyoroti bahwa Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya mineral dan batubara (minerba) yang melimpah. Jika dikelola dengan baik, tambang rakyat bisa menjadi tulang punggung ekonomi daerah, terutama di wilayah pedesaan.

Namun di lapangan, kondisi justru berbanding terbalik. Minimnya kejelasan aturan dan lemahnya pengawasan membuka celah bagi oknum dari luar daerah untuk mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal.

Meriah dan Bersejarah, SMPN 8 Kota Jambi Rayakan HUT ke-48 untuk Pertama Kalinya

“Yang diuntungkan sering kali bukan masyarakat setempat, tapi pihak luar yang datang mengambil peluang,” ujarnya.

Tambang Rakyat: Solusi atau Masalah?

Di tengah stigma negatif, David menegaskan bahwa tambang rakyat justru memiliki potensi besar sebagai solusi ekonomi. Aktivitas ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan perputaran ekonomi di daerah.

Hasil tambang yang langsung dipasarkan secara lokal juga dinilai memberi dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bahkan, jika dikelola dengan baik, sektor ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan royalti.

Butuh Sentuhan Serius Pemerintah

David menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam menata sektor tambang rakyat. Ia mendorong beberapa langkah konkret, seperti penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), hingga pendampingan teknologi ramah lingkungan.

Selain itu, pembentukan koperasi tambang rakyat dinilai penting untuk memperkuat posisi tawar masyarakat serta memastikan pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan.

“Kalau diatur dengan baik, ini bisa jadi sektor legal yang kuat, bukan lagi dianggap masalah,” tambahnya.

Ancaman Jika Dibiarkan

David juga mengingatkan bahwa tanpa penataan yang jelas, tambang rakyat justru bisa menjadi sumber masalah besar. Mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga hilangnya potensi pendapatan negara.

Tak hanya itu, maraknya tambang ilegal tanpa pengawasan juga berisiko memperparah kondisi sosial dan keamanan di daerah.

Ajakan Kolaborasi

Menutup pernyataannya, DPW APRI Provinsi Jambi mengajak semua pihak—pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga masyarakat—untuk duduk bersama mencari solusi.

“Sudah saatnya kita berhenti melihat tambang rakyat sebagai masalah semata. Dengan sinergi, ini bisa menjadi kekuatan ekonomi baru yang legal, berkelanjutan, dan menyejahterakan,” pungkas David.

Isu tambang rakyat di Jambi kini menjadi perhatian serius. Di tengah penindakan hukum yang terus berlangsung, harapan akan hadirnya regulasi yang adil dan berpihak pada masyarakat kecil semakin menguat.