DPRD Jambi Sidak SMP Baru di Sekoja, Soroti Keamanan hingga Desak Segera Difungsikan
JAMBI, promedianusantara.com – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, turun langsung meninjau kondisi bangunan baru SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 13 di kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja), Sabtu (7/3/2026). Kunjungan ini dilakukan menyusul laporan masyarakat terkait belum dimanfaatkannya gedung sekolah tersebut, bahkan sempat menjadi target aksi pencurian.
Dalam peninjauan itu, Kemas didampingi Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruk, bersama jajaran terkait seperti pihak Kejaksaan Tinggi Jambi, camat, hingga lurah setempat. Mereka melihat langsung sejumlah bagian bangunan yang mengalami kerusakan akibat pencurian, meskipun sebagian fasilitas yang hilang telah diganti.
Kemas menegaskan, penggantian fasilitas bukan solusi utama jika persoalan pengamanan tidak dibenahi secara menyeluruh. Ia menilai kejadian tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga aset yang belum sepenuhnya difungsikan.
“Kalau hanya diganti tanpa sistem pengamanan yang jelas, kejadian serupa bisa terulang. Ini yang harus segera dibenahi,” tegasnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kota Jambi untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menempatkan petugas pengamanan dari unsur kelurahan, kecamatan, hingga Satpol PP. Menurutnya, perlindungan terhadap aset daerah harus menjadi prioritas, apalagi bangunan tersebut belum sepenuhnya diserahterimakan.
Tak hanya soal keamanan, DPRD juga menyoroti lambatnya pemanfaatan gedung sekolah yang telah selesai dibangun tersebut. Kemas meminta agar segera dibentuk tim teknis terpadu guna mempercepat operasional sekolah, sehingga bisa segera digunakan oleh siswa.
“Fasilitas sudah ada, anggaran besar sudah digelontorkan. Jangan sampai anak-anak kita justru tidak bisa menikmati,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengulang kesalahan dalam pengelolaan aset daerah, merujuk pada kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruk mengungkapkan bahwa proses serah terima bangunan dari pihak ketiga sebenarnya telah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, insiden pencurian yang terjadi membuat pemanfaatan sekolah menjadi tertunda, termasuk rencana penggabungan (merger) dua sekolah tersebut.
“Secara administrasi sudah diserahterimakan, tapi karena ada kejadian pencurian, proses pemanfaatannya jadi terhambat,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah harus serius menjaga fasilitas pendidikan tersebut, mengingat nilai anggaran yang digunakan tidak kecil. Berdasarkan data, pembangunan gedung SMP tersebut menghabiskan dana sekitar Rp13 miliar dari APBD 2024, ditambah sekitar Rp2 miliar dari APBD 2025.
Dengan total anggaran mencapai kurang lebih Rp15 miliar, DPRD berharap bangunan sekolah itu tidak lagi terbengkalai dan segera difungsikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
“Ini investasi besar untuk dunia pendidikan. Jangan sampai jadi bangunan kosong yang terus berisiko,” tutup Umar.
