Promedianusantara.com, ​Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Pandjaitan, secara terbuka memberikan dukungan penuhnya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya, yang dikenal dengan gaya ‘koboi’ dalam bekerja, mendapat pujian karena dinilai efektif dalam mengawal dua isu besar: program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemberantasan rokok ilegal.

​Dalam keterangannya di Balai Kota DKI Jakarta, dilansir pada “CNN Indonesia, Rabu (24/9)” , Luhut menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program MBG. Program ini, yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp171 triliun, menurutnya harus dipastikan benar-benar sampai ke tangan masyarakat. Luhut tak mempermasalahkan pendekatan Purbaya yang dinilai keras. Justru, ia melihat langkah tersebut sebagai wujud komitmen untuk memastikan dana besar itu tidak sia-sia.
​”Yang penting kan tujuannya bagus. Menurut saya, dalam konteks keadaan seperti sekarang memang harus cepat membuat keputusan,” ujar Luhut. “Jika keputusan itu demi kepentingan rakyat banyak, kenapa tidak? Menurut saya bagus.”

​Selain MBG, Luhut juga memuji langkah Purbaya dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Luhut mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah berkoordinasi dengan DEN untuk mengidentifikasi potensi kerugian negara dari sektor ini.
​”Potensi penerimaan dari sini besar sekali. Jangan sampai masyarakat lari ke penyelundupan,” kata Luhut. Ia menambahkan bahwa Purbaya sangat memahami masalah ini dan telah mengambil langkah-langkah konkret yang didukung penuh oleh DEN.

​Secara keseluruhan, Luhut menilai Purbaya berhasil menerjemahkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Purbaya, yang disebutnya sebagai “mantan anak buah”, dinilai mampu bekerja dengan data akurat untuk memastikan anggaran APBN bisa menggerakkan roda ekonomi di tingkat paling bawah.

​Purbaya sendiri sebelumnya sempat menjadi sorotan publik karena ancamannya kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Menteri Keuangan itu mengancam akan memindahkan anggaran MBG jika serapannya lambat.

Dengan alokasi Rp71 triliun untuk tahun 2025 (plus tambahan Rp100 triliun dari Presiden), Purbaya menegaskan tidak akan ada “uang nganggur” yang dibiarkan hingga akhir tahun.
​”Jika di akhir Oktober kita bisa hitung dan antisipasi penyerapannya hanya sekian, ya kita ambil uangnya. Kita sebar ke tempat lain, untuk mengurangi defisit atau utang,” tegas Purbaya dalam konferensi pers di Kemenkeu, Jumat (19/9).
​Ancaman itu, menurutnya, adalah bentuk dorongan agar BGN bekerja lebih cepat. Namun, jika memang diperlukan, Purbaya menyatakan Kemenkeu siap membantu percepatan penyerapan anggaran.

​Di sisi lain, Menkeu juga berjanji akan segera menindak tegas para penjual rokok ilegal, terutama di platform daring. Langkah ini diambil untuk melindungi industri rokok dalam negeri dari kerugian akibat peredaran barang ilegal.

​Apakah langkah tegas ala ‘koboi’ yang didukung penuh oleh Luhut ini akan efektif dalam menjalankan program pemerintah? Tentu menarik untuk melihat implementasinya ke depan. (*fai)