Promedianusantara.com, Jakarta, — Pemerintah resmi memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (rokok) pada tahun 2026. Keputusan ini diambil Kementerian Keuangan sebagai strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan peredaran rokok ilegal yang kian meresahkan.

Dua Alasan Utama: Daya Beli Melemah & Rokok Ilegal Marak

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, mengungkapkan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan dua faktor penting: turunnya daya beli masyarakat pascapandemi dan meningkatnya peredaran rokok ilegal.

“Masalah utama saat ini adalah menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya peredaran rokok ilegal,” ujarnya di Jakarta.

Kapal & Minyak Iran Dilelang Rp1,17 Triliun di Indonesia, Dunia Soroti Langkah Tegas Pemerintah

Menurut Nirwala, kenaikan tarif cukai di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih berisiko mendorong konsumen beralih ke produk ilegal yang lebih murah, sehingga justru merugikan negara.

Industri Rokok Minta Tarif Tetap

Sebelum keputusan ditetapkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). Dalam pertemuan tersebut, perwakilan industri meminta agar tarif cukai tidak dinaikkan, dengan alasan kondisi ekonomi belum stabil.

“Padahal saya awalnya berpikir untuk menurunkan, tetapi mereka [Gappri] meminta cukup konstan. Akhirnya kita putuskan cukai tahun 2026 tidak kita naikkan,” kata Menkeu.

SKK Migas Perkuat Tata Kelola Hulu Migas, Lima Amandemen PJBG Terproses Resmi Diteken

Dengan keputusan ini, industri rokok diharapkan bisa tetap berjalan stabil tanpa tekanan tambahan, sementara pemerintah fokus memperkuat pengawasan terhadap rokok ilegal.

KIHT Jadi Solusi Tekan Rokok Ilegal

Pemerintah juga mengandalkan pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk mengendalikan arus produksi dan distribusi rokok. Dalam kawasan ini, seluruh proses produksi, gudang, dan fasilitas bea cukai akan terpusat dalam satu lokasi (one-stop service), sehingga pengawasan menjadi lebih efektif.

Model KIHT sudah diterapkan di beberapa wilayah seperti Kudus (Jawa Tengah) dan Pare-Pare (Sulawesi Selatan). Pemerintah berencana memperluas kawasan ini ke daerah lain untuk mempersempit ruang gerak industri ilegal.

Tanggapan Pakar: Kebijakan Kompromi, Tapi Butuh Pengawasan Ketat

Keputusan pemerintah ini turut mendapat sorotan dari kalangan ekonomi dan pengamat fiskal.

Ekonom Universitas Indonesia, Bhima Yudhistira, menilai langkah tidak menaikkan cukai adalah bentuk kompromi yang cukup realistis. “Kalau cukai dinaikkan saat daya beli masyarakat masih lemah, peredaran rokok ilegal akan melonjak. Ini bisa jadi bumerang. Jadi, langkah pemerintah ini masuk akal, tapi harus diimbangi dengan pengawasan yang serius,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat kebijakan fiskal Eko Listiyanto mengingatkan potensi dampak terhadap penerimaan negara.
“Menahan cukai berarti negara kehilangan peluang tambahan penerimaan. Pemerintah perlu mencari kompensasi dari sektor lain dan memastikan industri kecil bisa beradaptasi dengan aturan KIHT,” jelasnya.

Tantangan Implementasi

Meski kebijakan ini dinilai strategis, pelaksanaannya di lapangan tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah efektivitas pengawasan di kawasan KIHT. Jika pengawasan lemah, peluang bagi produksi rokok ilegal untuk tetap beroperasi akan tetap terbuka. Selain itu, kepatuhan industri kecil juga menjadi persoalan tersendiri, karena tidak semua pelaku usaha memiliki kemampuan untuk bergabung ke dalam sistem KIHT yang terstruktur. Di sisi lain, kebijakan menahan kenaikan cukai juga berpotensi mengurangi peluang tambahan penerimaan negara, sehingga pemerintah perlu memastikan ada kompensasi dari sektor lain agar keuangan negara tetap stabil.

Kesimpulan

Keputusan untuk tidak menaikkan cukai rokok 2026 merupakan langkah kompromi yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, ekonomi, dan fiskal negara. Namun, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada efektivitas pengawasan di lapangan serta kemampuan pemerintah menekan peredaran rokok ilegal yang kian agresif.

Langkah ini bukan akhir, melainkan awal dari strategi pengendalian rokok yang lebih terukur. (Rd/fai)